DAMIU yang ber-SLHS Masih 4,01 Persen, Sebanyak 50,16 Persen Diantaranya Terpapar E-Coli

Ia mengatakan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan.

Baca Juga:

• AUDAMSI Konsultasikan PB Depot Air Minum ke DPMPTSP Kota Bandung
• Adrian Surbakti Terpilih sebagai Ketua PD Perpamsi Sumatera Utara Periode 2025–2026

"Sanksi lainnya ada pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar bagi pelaku usaha yang melanggar aturan," kata dia.

Baca Juga:

• Akibat Perbaikan Jalan Onan Ganjang-Pakkat, Pelanggan Air Minum Holbung Kesulitan Air Bersih

DAMIU juga berpotensi dikenai sanksi pidana karena menggunakan galon bermerek milik pihak lain. Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia dibuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual pelaku usaha, menjaga persaingan yang sehat, dan melindungi produk khas daerah.

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 100 UU Merek ayat 1, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

Usaha DAMIU yang menggunakan merek pihak lain yang seolah-olah telah terafiliasi atau setidak-tidaknya mendapatkan persetujuan dari perusahaan pemilik merek pihak lain itu, maka DAMIU tersebut bisa divonis bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai UU Perlindungan Konsumen.

Dirjen PKTN Membuka Acara

AUDAMSI Konsultasikan PB Depot Air Minum ke DPMPTSP Kota Bandung

Adrian Surbakti Terpilih sebagai Ketua PD Perpamsi Sumatera Utara Periode 2025–2026

Akibat Perbaikan Jalan Onan Ganjang-Pakkat, Pelanggan Air Minum Holbung Kesulitan Air Bersih