Mantan Kepala BPBD Tebing Tinggi Dituntut 6 tahun 6 Bulan Penjara

POSMETRO MEDAN, Medan-Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tebing Tinggi, Wahid Sitorus menjalani sidang tuntutan, di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, Senin (25/5/2026) sore.

Di hadapan majelis hakim, pria yang pernah memegang kendali penanganan dana kebencanaan itu dituntut enam tahun enam bulan penjara, atas perkara dugaan korupsi anggaran penanggulangan bencana tahun 2021.

Baca Juga:

• Anggota DPR RI Musa Rajekshah Tinjau Pembangunan Dinding Penahan Banjir di Tebing Tinggi
• Saksi Ungkap KUR Rp50 Juta, PH: Persetujuan Kredit Ada di Kepala Unit

"Menuntut terdakwa Wahid Sitorus selama enam tahun enam bulan penjara," kata Jaksa Edwin L. Tobing, saat membacakan tuntutan

Baca Juga:

• Sosialisasi Antikorupsi, Pemkab Deli Serdang Perkuat Integritas dan Kepatuhan Hukum Aparatur
• Sidang Waterfront City Samosir, PH Enda Simakasura Klaim Keterangan Saksi Konsisten, Minta Terdakwa Dibebaskan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Edwin L. Tobing, menyatakan terdakwa dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp611 juta.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Cipto Hosari Parsaoran Nababan itu, jaksa juga menuntut denda Rp250 juta subsider 50 hari kurungan.

Selain itu, Wahid juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp213 juta. Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah), harta bendanya akan disita dan dilelang.

Apabila nilai aset tidak mencukupi, hukuman tambahan tiga tahun penjara.

Kasus ini bermula dari pengelolaan dana penanggulangan bencana pada tahun 2021 di lingkungan BPBD Tebing Tinggi.

Dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan penanganan kondisi darurat dan perlindungan masyarakat justru diduga diselewengkan.

Jaksa menilai tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan penyalahgunaan anggaran yang menyentuh sektor paling sensitif, keselamatan warga saat menghadapi ancaman bencana.

Dalam surat tuntutannya, jaksa menyebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 603 (jo) Pasal 20 huruf c tentang KUHP, junto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah mendengar tuntutan, majelis hakim diketuai Cipto Nababan, memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan pembelaan (pledoi) pada 2 Juni 2026 mendatang.

Perkara ini kembali memperlihatkan ironi pengelolaan dana publik di daerah. Anggaran yang semestinya menjadi tameng masyarakat ketika bencana datang, justru berubah menjadi sumber persoalan hukum.

Di tengah meningkatnya kebutuhan kesiapsiagaan bencana, kasus seperti ini menjadi pengingat bahwa ancaman terhadap keselamatan warga tidak selalu datang dari alam, tetapi juga dari penyalahgunaan kewenangan.(erni)

Anggota DPR RI Musa Rajekshah Tinjau Pembangunan Dinding Penahan Banjir di Tebing Tinggi

Saksi Ungkap KUR Rp50 Juta, PH: Persetujuan Kredit Ada di Kepala Unit

Sosialisasi Antikorupsi, Pemkab Deli Serdang Perkuat Integritas dan Kepatuhan Hukum Aparatur

Sidang Waterfront City Samosir, PH Enda Simakasura Klaim Keterangan Saksi Konsisten, Minta Terdakwa Dibebaskan

PH.Nur Erdian: Fakta Persidangan Uang Rp175 Juta Anggaran Maintenance Cost, Negara Justru Diuntungkan Lebih Rp1 Miliar

Sindikat Komplotan Curanmor Medan dan Tebing Tinggi Diringkus, 5 Pelaku 'Gol', 2 Diantaranya Dihadiahi Timah Panas