POSMETRO MEDAN,Medan- Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Ir. Yahdi Khoir Harahap, MBA, menilai pengunduran diri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut, Hendra Darmawan Siregar (HDS), sebagai langkah yang tepat dalam menjaga profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Yahdi, jabatan strategis seperti Kepala Dinas PUPR menuntut kesiapan penuh karena menyangkut langsung sektor infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Ia mengaku sejak awal meragukan kemampuan HDS memimpin Dinas PUPR setelah mengetahui latar belakang pendidikan dan perjalanan kariernya, mengingat Dinas PUPR memiliki beban kerja dan tantangan yang lebih berat, tidak hanya membutuhkan kemampuan manajerial semata tetapi juga teknis.
Baca Juga:
"PUPR menangani pekerjaan yang sangat teknis dan berdampak langsung kepada masyarakat. Karena itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat secara manajerial dan memahami aspek teknisnya," ujarnya, Kamis (13/2).
Selain itu, Yahdi juga menyoroti lemahnya koordinasi selama masa kepemimpinan HDS. Selama lebih kurang enam bulan menjabat, HDS dinilai sangat jarang memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP), baik di Komisi D maupun di Badan Anggaran (Banggar), dan lebih sering mengirimkan perwakilan.
Baca Juga:
Bahkan pada sejumlah agenda RDP yang sangat penting dan krusial, termasuk pembahasan Perubahan APBD 2025 dan APBD 2026, HDS disebut tidak secara aktif mengikutinya dengan berbagai alasan.
Termasuk pada RDP terakhir menjelang masa reses di Komisi D dengan agenda penting pembahasan penanganan pascabencana dan mitigasi bencana bersama seluruh pihak terkait, HDS tidak menghadirinya dan hanya mengirimkan kepala bidang.
Kondisi tersebut, menurut Yahdi, mengakibatkan lemahnya koordinasi dan komunikasi dengan DPRD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan.
Yahdi juga menyoroti besarnya tanggung jawab Dinas PUPR ke depan. Dalam APBD Sumut 2026, alokasi anggaran infrastruktur mencapai lebih dari Rp1,3 triliun, dengan porsi terbesar untuk pembangunan jalan dan jembatan serta pengelolaan sumber daya air.
Dengan beban tersebut, dibutuhkan kepemimpinan yang mampu bekerja cepat, responsif, dan akuntabel, terutama dalam percepatan rehabilitasi pascabencana di sejumlah daerah.
MEDANRahasia TK Pembina Rantauprapat Ajarkan Kemandirian Sulap Pekarangan Jadi Sekolah Ketahanan Pangan.
Sumut 8 menit lalu
POSMETRO MEDAN,Medan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama PT.PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran Dan Pengaturan Beban Sumatera Utara me
Medan 10 menit lalu
POSMETRO MEDAN,Medan Batalyon Para Komando (Yonko) 463 Pasukan Gerak Cepat (Pasgat) menggelar kegiatan silaturahmi dan halal bihalal bersa
Medan 19 menit lalu
Posmetro Medan, Binjai Pemerintah Kota Binjai secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Akhir Tahun
Sumut 37 menit lalu
Posmetro Medan, Medan Walikota Medan Rico Waas buka sosialisasi Program Keluarga Harapan ( PKH) Medan Makmur dan Digitalisasi bantuan sosia
Medan 60 menit lalu
Posmetro Medan, MedanWali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, siap mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat yang telah menetapkan sistem kerj
Medan 2 jam lalu
Menurut Rico Waas, saat ini Pemko Medan telah mempersiapkan pelaksanaan kebijakan tersebut di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Medan 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN,Belawan Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Pelabuhan Belawan melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
Medan 2 jam lalu
Langkah berani ini pun menuai apresiasi luas, khususnya bagi jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Ruang Terbuka Hi
Medan 3 jam lalu
Menindaklanjuti informasi tersebut, tim melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap pergerakan para tersangka hingga akhirnya berhasil m
Kriminal 3 jam lalu