POSMETRO MEDAN,Langkat- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara menemukan dugaan pemahalan pengadaan belanja mebel tahun 2025 di Sekolah Dasar (SD) Negeri se-Kabupaten Langkat senilai Rp1,7 miliar lebih.
Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Sumut Nomor 20/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.03/02/2026 tertanggal 12 Februari 2026 terkait belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2025.
Dalam laporan itu disebutkan, pengadaanmebel dilaksanakan oleh PT DAS berdasarkan Surat Pesanan tertanggal 21 Februari 2025 dengan nilai kontrak sebesar Rp21,4 miliar. Pengadaan tersebut meliputi 429 paket mebel yang didistribusikan ke 201 SD Negeri di Kabupaten Langkat.
Baca Juga:
BPK menemukan sejumlah permasalahan, di antaranya pengadaan yang diduga tidak didukung analisa kebutuhan yang memadai, tidak adanya dokumen usulan kebutuhan mebel dari sekolah, hingga dugaan tidak dilakukannya survei harga wajar secara optimal oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Selain itu, ditemukan adanya perbedaan spesifikasi kursi guru antara dokumen kontrak dengan realisasi di lapangan. Dalam RAB, kursi guru dianggarkan senilai Rp1.080.000 per unit, namun yang dipesan melalui e-katalog merupakan kursi tipe lain dengan harga Rp1.840.000 per unit.
Baca Juga:
BPK juga menyoroti proses negosiasi pengadaan melalui e-katalog yang dinilai tidak wajar karena berlangsung dalam waktu singkat dan dilakukan pada dini hari.
Berdasarkan hasil konfirmasi harga kepada pihak principal, BPK menyimpulkan terdapat selisih harga atau dugaan pemahalan pengadaan minimal sebesar Rp1.716.583.633.
Atas temuan tersebut, Bupati Langkat melalui Kepala Dinas Pendidikan disebut menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK. Selanjutnya, PT DAS telah menyetorkan Rp1,7 miliar lebih ke kas daerah sebelum LHP diterbitkan.
Foto Kadis Bertemu Wartawan di Rumah Makan Beredar di Medsos
Beredarnya sebuah foto di media sosial yang memperlihatkan sejumlah wartawan tengah menghadiri pertemuan di salah satu rumah makan di Kabupaten Langkat menjadi perbincangan di kalangan insan pers setempat.
Dalam foto tersebut, tampak beberapa wartawan diduga sedang berkumpul bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Ilham Bangun ST. Pertemuan itu pun memunculkan berbagai pertanyaan dari sejumlah wartawan lainnya.
"Ada apa sebenarnya? Kok tiba-tiba Kadis Pendidikan Kabupaten Langkat mengumpulkan beberapa wartawan, sementara yang lain tidak diajak," ungkap salah seorang wartawan di Kabupaten Langkat, Kamis (4/6/2026) siang.
Berdasarkan informasi yang beredar, pertemuan tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas pemberitaan maupun kegiatan di sektor pendidikan. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi yang menjelaskan tujuan maupun agenda dari pertemuan tersebut.
Sejumlah wartawan di Langkat mengaku terkejut setelah foto tersebut beredar luas. Mereka berharap adanya keterbukaan informasi agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah kalangan jurnalis maupun masyarakat.
"Transparansi dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan maupun insan pers," ujar salah satu pengelola media online di Medan.
Ia menambahkan, apabila pertemuan tersebut hanya sebatas silaturahmi atau diskusi biasa, sebaiknya disampaikan secara terbuka agar tidak memunculkan berbagai asumsi negatif di tengah masyarakat.
Di sisi lain, sejumlah pihak menilai komunikasi antara pemerintah dan media merupakan hal yang wajar selama tetap mengedepankan profesionalisme, independensi, serta tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut maupun dari Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat terkait maksud dan tujuan kegiatan itu.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Ilham Bangun ST, saat dihubungi wartawan belum mengangkat teleponnya.
Sementara itu, kalangan wartawan di Langkat berharap seluruh pihak dapat menjaga integritas, profesionalisme, dan keterbukaan informasi guna menghindari munculnya persepsi negatif yang dapat merugikan institusi maupun individu terkait.(Tim/QQ)
KPK Ungkap Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Suap Bea Cukai, Diduga Pernah Titip iPhone 17 dari Amerika Serikat.
Inter-Nasional 13 menit lalu
KPK Tahan Bos Maktour dan Ketua Asosiasi Kesthuri, Kerugian Negara Kasus Kuota Haji Capai Rp622 Miliar.
Inter-Nasional 34 menit lalu
Posmetro Medan, Medan Penataan dan optimalisasi aset milik Pemko Medan menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR
Medan satu jam lalu
POSMETRO MEDAN,MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menggandeng Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut (Kajatisu) Muhibuddi
Medan 4 jam lalu
Bus Aronta mengalami rem blong di Bintang Mariah, menabrak sejumlah kendaraan.
Sumut 4 jam lalu
Posmetro Medan, Labuhanbatu Lurah Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Syarifuddin Nasution membantah isu miring terk
Sumut 5 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Realisasi janji kampanye Pemko Medan telah mencapai sekitar 88 persen meski masa kepemimpinan belum berjalan lima tah
Medan 5 jam lalu
Sepeda Motor Wanita Diduga Dirampas Komplotan Begal di Fly Over Brayan Medan, Polisi Masih Menyelidiki.
Kriminal 6 jam lalu
Jaga Ketahanan Pangan, Bupati Taput Gandeng Bulog Salurkan 854 Ton Beras dan 170 Ribu Liter Minyak Goreng untuk 42.741 Keluarga.
Sumut 6 jam lalu
Rekrutmen Akpol 2026 hanya lewat jalur reguler nasional, kata polisi tak ada kuota khusus apalagi titipan para jenderal.
Inter-Nasional 6 jam lalu