POSMETRO MEDAN, Medan - Pengadilan Negeri (PN) Medan kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Guru Sertifikasi tahun 2024 yang menyeret eks Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, JM (53). Senin (21/12/2025).
Kasus ini juga melibatkan WD (35)serta RH (38) selaku pelaksana kegiatan, sebagai terdakwa. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua saksi ahli guna membedah aliran dana yang diduga menguap tanpa pertanggungjawaban jelas.
Saksi ahli pertama, Fauzan, memaparkan data numerik yang menunjukkan adanya kejanggalan dalam pengelolaan anggaran. Sebanyak 585 guru di Kabupaten Batu Bara diwajibkan menyetor dana sebesar Rp1,7 juta per orang, yang menghasilkan total dana terkumpul senilai Rp994.500.000.
Baca Juga:
Mirisnya, dari total hampir satu miliar rupiah tersebut, para terdakwa hanya mampu menunjukkan bukti pengeluaran sah sebesar Rp552.500.000.
"Terdapat selisih Rp442 juta yang menjadi kerugian negara. Dana ini dikelola langsung oleh terdakwa melalui skema QRIS," ungkap Fauzan di hadapan Majelis Hakim.
Baca Juga:
Fauzan menjelaskan bahwa kegiatan ini mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Batu Bara yang mengatur pemotongan 15% dari Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Kejanggalan semakin terlihat karena pihak penyelenggara mematok tarif tetap sebesar Rp1,7 juta, padahal besaran tunjangan setiap guru berbeda-beda.
Selain itu, Fauzan mengungkapkan bahwa meski para guru mengikuti kegiatan, sertifikat yang diterima peserta ternyata tidak sah karena tidak sesuai dengan kesepakatan dan regulasi yang berlaku.
Saksi ahli kedua, Kartika, menambahkan adanya rentetan item pengeluaran yang tidak didukung bukti pembayaran otentik. Berdasarkan hasil audit dan klarifikasi terhadap para terdakwa, Kartika merinci sejumlah biaya janggal yang diklaim sebagai pengeluaran, mulai dari sasis fee, biaya operasional, hingga honor pemateri. Namun, pihak penyelenggara gagal menjabarkan rincian biaya tersebut secara detail maupun menunjukkan dokumen pendukungnya.
"Penyelengara menyebutkan adae beberapa pengeluaran tambahan yang tidak memiliki bukti pembayaran seperti sewa lembaga, sasis fee, biaya operasional, sewa LPPN dan biaya pemateri dan tidak mampu dibuktikan". Ujar kartika
POSMETRO MEDAN Medan Memasuki hari ke10 pelaksanaan Operasi Keselamatan Toba 2026 yang dimulai sejak 2 Februari 2026, jajaran Polda Sumut
Medan 41 menit lalu
POSMETRO MEDANTapanuli Selatan Personel Satuan Brimob Polda Sumut terus menunjukkan komitmen dalam mendukung pemulihan pascabencana banj
Sumut 46 menit lalu
POSMETRO MEDAN,Medan Komisaris dan Direksi PT Bank Sumut (Perseroda) kompak bicara tentang transformasi perusahaan yang diharapkan dapat
Medan 51 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Taoanuli Selatan Kepedulian terhadap warga terdampak bencana kembali ditunjukkan oleh personel Satuan Brimob Polda Sumut. P
Sumut 57 menit lalu
Polda Sumut Gagalkan Peredaran 20 Kg Ganja Asal Aceh, Tiga Pelaku Diamankan di Medan
Kriminal satu jam lalu
Rico Waas Terima Kunjungan Reses DPRD Sumut, Bahas Soal Infrastruktur Hingga Banjir.
Medan satu jam lalu
Pemerintah Kota Medan melalui Inspektorat menyatakan menghormati sepenuhnya proses hukum yang saat ini tengah berjalan terkait Lurah Terjun.
Medan 2 jam lalu
Banjir Rendam Sejumlah Wilayah di Tapanuli Tengah, BPBD Siagakan GOR Pandan untuk Evakuasi
Peristiwa 2 jam lalu
Zakiyuddin Harahap Harap HIPMI Sumut Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah.
Medan 3 jam lalu
Pelaku Curat dan Penadah Sepeda Motor Curian Diringkus Unit Reskrim Polsek Teluk Nibung.
Kriminal 5 jam lalu