Mandailing Natal di Persimpangan: Antara Emas, Hutan, Lahan dan Harapan

Konflik agraria di Kecamatan Natal bukan cerita baru.Lahan yang telah digarap masyarakat turun-temurun kini banyak diklaim sebagai kawasan perusahaan tambang dan perkebunan besar.

Di Desa Pardamean Baru, Kampung Sawah, hingga Sikarakara, tanah yang dahulu menjadi sumber penghidupan kini berubah status menjadi "wilayah konsesi".

Baca Juga:

• Dihipnotis, Gelang Emas Bernilai Rp100 Juta Raib, Warga Labuhanbatu Utara Ini Cuma Bisa Menangis...
• Pelaku Pencurian Emas Batangan di Pasar Horas Siantar Ditangkap di Rumah Pendeta

Salah satu perusahaan besar yang beroperasi di kawasan ini adalah PT Rimba Mujur Mahkota, dengan izin Hak Guna Usaha (HGU) seluas sekitar 4.956 hektare kebun inti dan 600 hektare kebun plasma di Desa Sikarakara.

Perusahaan ini beroperasi sejak 2013, namun hingga kini masyarakat mempertanyakan sejauh mana hasil dari kebun plasma benar-benar dinikmati warga lokal.

Baca Juga:

• Daftar Pemain Top Skor Sementara Piala Dunia 2026, Persaingan Sepatu Emas Kian Sengit
• Duh! Babi Hutan Masuk Rumah dan Serang Warga di Sergai, 1 Orang Terluka

Banyak petani plasma mengeluh karena tidak mendapat bagi hasil yang adil dan tidak memiliki kendali terhadap lahan yang disebut "milik mereka sendiri".

Selain itu, PT Sago Nauli juga mengelola perkebunan sawit di wilayah Pantai Barat Mandailing Natal dengan total areal lebih dari 8.500 hektare terdiri dari 2.392 hektare kebun inti dan 6.114 hektare plasma melalui kemitraan dengan tujuh KUD.

Namun laporan lapangan menunjukkan, realitas kemitraan ini masih jauh dari ideal: keterlambatan penyaluran hasil, kurang transparansi, dan lemahnya posisi tawar petani lokal.

Konflik juga mencuat antara warga dan PT Gruti Lestari Pratama, yang dituding mengklaim lahan tanpa sosialisasi dan partisipasi masyarakat di Desa Pardamean Baru,Kampung Sawah,Setia karya,Pasar V,Pasar VI,Pasar III,Pasar II,Pasar I dan desa di sekitaran perusahaan tersebut.

Serta Hak atas lahan Plasma Masyarakat Sekitar yang tidak kunjung drealisasili kan oleh perusahaan perkebunan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat sekitaran perusahaan.

Warga menolak keberadaan perusahaan yang mereka nilai masuk ke wilayah adat tanpa dasar hukum yang jelas. Namun, ketika rakyat mempertahankan tanahnya, mereka justru dihadapkan pada aparat dan ancaman hukum.

Dihipnotis, Gelang Emas Bernilai Rp100 Juta Raib, Warga Labuhanbatu Utara Ini Cuma Bisa Menangis...

Pelaku Pencurian Emas Batangan di Pasar Horas Siantar Ditangkap di Rumah Pendeta

Daftar Pemain Top Skor Sementara Piala Dunia 2026, Persaingan Sepatu Emas Kian Sengit

Duh! Babi Hutan Masuk Rumah dan Serang Warga di Sergai, 1 Orang Terluka

Harga Emas Antam Selasa 23 Juni 2026 Naik Rp5.000 Menjadi Rp2.673.000 per Gram

Sakit Hati, Tukang Kusuk Tewas Ditikam Suami