Mandailing Natal di Persimpangan: Antara Emas, Hutan, Lahan dan Harapan

Pemkab Madina jarang, jika pernah, melakukan audit terbuka terhadap implementasi 20% plasma dari total HGU perusahaan sawit.

Kebijakan diam ini bukan netralitas tapi bentuk keberpihakan halus kepada modal besar.

Baca Juga:

• Kejari Gunungsitoli Menang Praperadilan: Penyidikan Korupsi RS Nias Rp38 M Sah Secara Hukum
• Profil Prof Dr Arida Susilowati SHut MSi Jadi Dekan Fakultas Kehutanan USU, Ini Programnya...

Pembangunan Tanpa Arah dan Peta Jalan

RPJMD Mandailing Natal 2021–2026 menyebut visi, "Madina yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkeadilan."

Baca Juga:

• Jejak Pengabdian dan Doa Seorang Ayah untuk Putranya yang Kini Menjadi Kasat Reskrim Madina
• Gerak Cepat Polsek Gunung Malela Ungkap Pencurian HP Pekerja Bangunan

Namun, di lapangan, visi itu tak berakar di Pantai Barat.

Anggaran lebih banyak tersedot ke proyek jalan kabupaten yang mangkrak atau program pariwisata tanpa dukungan infrastruktur dasar.Sementara sektor perikanan, pertanian rakyat, dan konservasi laut tiga pilar utama ekonomi pesisir hanya menjadi catatan kaki dalam dokumen resmi.

Pemerintah seakan lupa bahwa pembangunan tanpa keadilan ekologis adalah kebijakan yang membunuh pelan-pelan.

"Tidak ada gunanya membangun jembatan jika sungainya mati; tidak ada artinya membangun pelabuhan jika nelayannya kehilangan laut yang layak tangkap."

Kegagalan Politik Lingkungan dan Sosial

Kegagalan pemerintah daerah bukan hanya soal manajemen teknis, tapi kegagalan moral dan politik.Madina memerlukan pemimpin yang berani berpihak bukan pemimpin yang hanya menghitung berapa banyak izin tambang yang bisa memperbesar PAD.

Kejari Gunungsitoli Menang Praperadilan: Penyidikan Korupsi RS Nias Rp38 M Sah Secara Hukum

Profil Prof Dr Arida Susilowati SHut MSi Jadi Dekan Fakultas Kehutanan USU, Ini Programnya...

Jejak Pengabdian dan Doa Seorang Ayah untuk Putranya yang Kini Menjadi Kasat Reskrim Madina

Gerak Cepat Polsek Gunung Malela Ungkap Pencurian HP Pekerja Bangunan

PN Medan Tolak Praperadilan PPK & Kontraktor RS Pratama Nias, Kejari Gunungsitoli Lanjut Usut Korupsi Rp38,5 M

Warga Temukan Mayat Membusuk Tanpa Kepala Mengapung di Sungai Bingei