Mandailing Natal di Persimpangan: Antara Emas, Hutan, Lahan dan Harapan

Padahal, bagi masyarakat Mandailing, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan warisan adat dan identitas budaya. Jika tanah itu hilang, maka hilang pula akar sosial yang menjaga harmoni antara manusia dan alam.

Ironisnya, pemerintah daerah berdalih bahwa investasi adalah jalan menuju kemakmuran.Namun kenyataan di pesisir berkata lain: ketimpangan akses lahan, kemiskinan struktural, dan kerusakan lingkungan justru meningkat.

Baca Juga:

• Kejari Gunungsitoli Menang Praperadilan: Penyidikan Korupsi RS Nias Rp38 M Sah Secara Hukum
• Profil Prof Dr Arida Susilowati SHut MSi Jadi Dekan Fakultas Kehutanan USU, Ini Programnya...

Hingga kini, belum ada langkah tegas dari Pemkab Mandailing Natal untuk meninjau ulang izin-izin HGU bermasalah atau memastikan bahwa 20% lahan plasma benar-benar diberikan kepada masyarakat lokal, sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014 dan PP No. 26 Tahun 2021.

Jika pemerintah terus abai, konflik agraria ini akan terus menjadi luka sosial yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Baca Juga:

• Jejak Pengabdian dan Doa Seorang Ayah untuk Putranya yang Kini Menjadi Kasat Reskrim Madina
• Gerak Cepat Polsek Gunung Malela Ungkap Pencurian HP Pekerja Bangunan

Kemiskinan di Tengah Kekayaan Alam

Natal memiliki garis pantai panjang, laut yang kaya ikan, udang, dan potensi wisata bahari.Namun, kemiskinan masih membelit sebagian besar masyarakatnya.

Nelayan kecil harus menanggung biaya bahan bakar yang tinggi, hasil tangkapan menurun, dan akses pasar terbatas. Jalan rusak, dermaga terbengkalai, dan fasilitas pendidikan yang minim membuat roda ekonomi sulit berputar.

Pemerintah daerah kerap berbicara soal "potensi besar Pantai Barat", tetapi tanpa strategi pembangunan yang berkeadilan, potensi itu hanya menjadi slogan dalam pidato seremonial.

Sementara itu, anak-anak pesisir Natal tumbuh di tengah kesenjangan kaya sumber daya, tapi miskin harapan.

Kejari Gunungsitoli Menang Praperadilan: Penyidikan Korupsi RS Nias Rp38 M Sah Secara Hukum

Profil Prof Dr Arida Susilowati SHut MSi Jadi Dekan Fakultas Kehutanan USU, Ini Programnya...

Jejak Pengabdian dan Doa Seorang Ayah untuk Putranya yang Kini Menjadi Kasat Reskrim Madina

Gerak Cepat Polsek Gunung Malela Ungkap Pencurian HP Pekerja Bangunan

PN Medan Tolak Praperadilan PPK & Kontraktor RS Pratama Nias, Kejari Gunungsitoli Lanjut Usut Korupsi Rp38,5 M

Warga Temukan Mayat Membusuk Tanpa Kepala Mengapung di Sungai Bingei